4 October 2022
Kolaborasi dan Sinergi KKP Bersama IOJI untuk Nelayan Kecil

IOJI bersama KKP mengadakan peluncuran kajian “Nelayan dan Keadilan Laut: Dampak Undang-Undang Perlindungan Nelayan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir bagi Kesejahteraan Nelayan Kecil”. Kajian ini berfokus pada perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil. ___ Sekitar 3,7 juta orang Indonesia bermatapencaharian sebagai nelayan. Sebanyak 90 persen di antaranya merupakan nelayan skala[…]

Read More
4 October 2022
Refleksi Kasus Selat Torres: Negara Perlu Melindungi Masyarakat yang Rentan Terdampak Perubahan Iklim

IOJI dan ICEL berbagi pernyataan bersama yang diharapkan dapat mendorong pemerintah memperkuat mitigasi dan adaptasi yang lebih komprehensif terhadap isu perubahan iklim. Pernyataan merupakan refleksi atas kasus yang melibatkan penduduk asli Selat Torres dan pemerintah Australia. — Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi resolusi yang menyatakan hak atas[…]

Read More
27 September 2022
Rekomendasi T-20: Tata Kelola Ekosistem Karbon Biru dalam Mitigasi Perubahan Iklim

Pesisir membutuhkan ekosistem karbon biru atau blue carbon ecosystem (BCE) sebagai penyangga mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Namun, terdapat beberapa ancaman dan tantangan penerapan BCE di pesisir Indonesia. — Ekosistem karbon biru atau blue carbon ecosystem (BCE) berpotensi besar sebagai penyimpan karbon yang turut menyangga upaya mitigasi[…]

Read More
27 September 2022
Rekomendasi T20: Integrasi Blue Food dalam Sistem Pangan Berkelanjutan

Blue food menjadi salah satu topik diskusi G20. Think20 (T-20), jaringan pemikir G20, turut merekomendasikan reformasi kebijakan yang saat ini menghambat transisi dari pangan konvensional ke blue food. — Makanan biru (blue food)–ikan, kerang, alga, dan tumbuhan yang dibudidayakan, ditangkap di air tawar dan laut– sangat beragam, kaya[…]

Read More
25 September 2022
Potret Kerawanan Pekerja Migran Indonesia Pelaut Perikanan

Melalui studi “Potret Kerawanan kerja Pelaut Perikanan di Kapal Asing: Tinjauan Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kelembagaan”, IOJI menawarkan sejumlah rekomendasi bagi pemerintah guna memperkuat pelindungan dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Pelaut Perikanan (PMI PP). — Pasokan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) kian berkurang. Penurunan jumlah[…]

Read More
22 September 2022
INLU 2022: Diskusi Panel IOJI tentang Keadilan dan Hukum Lingkungan Laut

  IOJI menjadi salah satu mitra The Indonesia-Netherlands Legal Update (INLU) 2022 yang berlangsung secara hybrid pada 19-29 September 2022 silam. IOJI berperan menyelenggarakan diskusi panel yang membahas isu perubahan iklim, keamanan maritim dan pelanggaran HAM di laut bertempat di Auditorium Yustinus Kampus Atma Jaya Semanggi Jakarta, 22/9.[…]

Read More
20 September 2022
Todung Mulya Lubis: Resolusi PBB tentang Lingkungan Hidup yang Bersih, Sehat, Berkelanjutan adalah Capaian Kemanusiaan

Co-Founder IOJI yang juga Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Norwegia dan Islandia, Todung Mulya Lubis mengapresiasi resolusi PBB tentang lingkungan hidup yang bersih, sehat, berkelanjutan sebagai HAM universal. Bagi Mulya, resolusi ini menunjukkan “suatu pencapaian kemanusiaan sejak Deklarasi Stockholm.” — Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)[…]

Read More
3 July 2022
Konferensi Laut PBB di Lisbon, Portugal 2022: ‘Save Our Ocean, Protect Our Future’

Berpartisipasi dalam UN Ocean Conference di Lisbon, Portugal, 27 Juni-1 Juli 2022, wakil IOJI menyelenggarakan dan memoderatori panel sela terkait karbon biru–topik yang sangat penting dalam upaya pelestarian lingkungan kelautan di Indonesia. ____ Bukan tanpa sebab ketika Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres membuka Konferensi Laut PBB[…]

Read More
11 June 2022
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022: Babak Baru Pelindungan Pekerja Migran Pelaut Perikanan

Pengaturan kewenangan tunggal penerbitan perizinan diharapkan menjadi solusi akhir atas penyelesaian masalah penempatan PMI PP. Dengan begitu, PMI PP pun dapat memasuki babak baru disertai hak-hak yang lebih terjamin. ___ Pemerintah mengesahkan mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan[…]

Read More
21 April 2022
Tambang Laut Dalam: Waktunya Indonesia Terlibat Perundingan di Luar Yurisdiksi

Produksi besar-besaran kendaraan listrik akan menciptakan permintaan mineral dasar laut yang lebih masif dari sebelumnya. Bagaimanapun, keberlanjutan ekosistem laut Indonesia harus terus terjaga. Indonesia mesti berperan dalam diskusi di luar yurisdiksi. ___ Sejak 1995, “Indonesia berangsur-angsur menghilang dari kursi kepemimpinan organisasi internasional dan perkembangan hukum internasional, termasuk yang[…]

Read More