2 February 2024
Ahli Hukum Lingkungan: Pulau-Pulau Kecil Perlu Dilindungi dari Aktivitas Pertambangan

Sidang Perkara Uji Materi (Judicial Review) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 jo No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K) yang terdaftar dalam perkara Nomor: 35/PUU-XXI/2023 terus bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Pada persidangan Kamis (1/2/2024), Pihak Terkait atas nama masyarakat Wawonii yang[…]

Read More
8 December 2023
Joint Civil Society and Union Initiative in Strengthening the Protection of Indonesian Migrant Fishing Vessel Crews on a Taiwanese Fishing Boat

JAKARTA – Taiwan’s capture fishing industry relies on migrant fishers (AKP) from Indonesia. In 2022, the Taiwan Fisheries Agency (TFA) recorded as many as 14,308 Indonesian AKP working on Taiwanese fishing vessels operating outside Taiwan’s territorial waters. In the same report, it was recorded that 8,529 Indonesian AKPs[…]

Read More
21 November 2023
Sembilan Organisasi Pelaut & Masyarakat Sipil  Ajukan Permohonan Pihak terkait Judicial Review UU Pelindungan Pekerja Migran

JAKARTA – Sembilan perwakilan organisasi pelaut dan organisasi masyarakat sipil mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait atas pengujian (judicial review) materiil Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) di Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan itu terdaftar dalam perkara nomor: 127/PUU-XXI/2023 dan diajukan pada Senin (20/11/2023) pagi.[…]

Read More
6 November 2023
IOJI Apresiasi Langkah Pemprov Riau Mencabut IUP Perusahaan Tambang Pasir Laut di Pulau Rupat

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah resmi mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) pasir laut PT Logomas Utama (LMU) di Pulau Rupat, Bengkalis, Riau. Pencabutan IUP milik PT LMU itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Riau No: KPTS 32/DPMPTSP/X/2023. […]

Read More
31 August 2023
Diskusi Kolektif Antarpihak untuk Memperkuat Pelindungan AKP Migran di ASEAN

  Pekerja migran perikanan di kawasan ASEAN menghadapi berbagai pelanggaran ketenagakerjaan dan hak asasi manusia (HAM). Pelanggaran-pelanggaran ini ditemukan di sepanjang tahapan migrasi, umumnya jam kerja yang berlebihan, gaji yang tidak dibayar, kekerasan fisik, serta kondisi kerja yang buruk. Bahkan, terdapat banyak kasus dimana pekerja migran perikanan terbukti[…]

Read More
29 August 2023
Keamanan Laut dan Delimitasi Batas Maritim

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menyelenggarakan seminar internasional tentang batas maritim di Semarang, Jawa Tengah pada 29 Agustus 2023. Seminar ini bertajuk “International Seminar on Maritime Delimitation: Recent Development and Relevant Factors”. Dalam pembukaan seminar, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang diwakili oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas[…]

Read More
28 July 2023
Dari Hulu ke Hilir: Pemberantasan Perbudakan terhadap Awak Kapal Migran ASEAN

Perdagangan manusia bisa terjadi pada siapa saja dan di mana saja. Di Asia Tenggara, dampak negatifnya meluas hingga ke pelbagai segi kehidupan warga. Kemerosotan ekonomi di seluruh wilayah sebagai akibat dari pandemi COVID-19, ditambah peningkatan aktivitas berbasis daring, telah menempatkan lebih banyak orang pada risiko direkrut ke dalam[…]

Read More
28 July 2023
Memaknai Hari Laut Sedunia: Saatnya Anak Muda Peduli Laut

Hari Laut Sedunia pertama kali diusulkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Bumi di Rio de Janeiro, Brazil pada 1992. Konsepnya merupakan perayaan dunia akan koneksi manusia dan laut, sekaligus meningkatkan kesadaran akan peran penting laut dan bagaimana kita dapat melindunginya. Tahun ini Hari Laut[…]

Read More
5 July 2023
Membangun Sistem Keamanan Laut Indonesia untuk Mengawal Target-Target Pembangunan Jangka Panjang Indonesia 2025 – 2045

Jakarta, 5 Juli 2023 – Stabilitas bangsa mensyaratkan sistem keamanan yang kuat, termasuk di laut. Dinamika ekonomi, politik dan teknologi membawa pengaruh sangat besar terhadap dinamika keamanan laut. Berbagai tantangan keamanan laut saat ini tidak lagi terbatas pada tantangan tradisional, namun juga meluas kepada tantangan non-tradisional, termasuk ancaman[...]

Read More
17 June 2023
Perspektif Hukum Pemanfaatan (Sedimentasi) Pasir Laut

Pada Mei 2002, Presiden Megawati Soekarnoputri menandatangani Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut. Salah satu alasan penerbitan beleid ini, ”kegiatan penambangan, pengerukan, pengangkutan, dan perdagangan pasir laut, yang selama ini berlangsung tak terkendali, telah menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir dan laut, keterpurukan nelayan dan[…]

Read More