Berdasarkan AIS, sebanyak 155 kapal Vietnam terpantau beroperasi di dalam wilayah tumpang tindih klaim ZEE Indonesia dan Vietnam di Laut Natuna Utara pada Februari 2023. IOJI memprediksi intrusi kapal Vietnam di wilayah yang sama akan meningkat hingga beberapa bulan mendatang. Aktivitas kapal ikan Vietnam marak terjadi di[…]
Read More
Insiden tumpahan aspal di perairan Nias Utara memberi pelajaran penting tentang dampak buruk flag of convenience. Kemudahan yang tercakup dalam flag of convenience melonggarkan kontrol terhadap kapal-kapal yang, kelak, memperumit masalah ketika mereka melakukan pelanggaran di perairan teritorial suatu negara. Kapal MT AASHI kandas di wilayah perairan Nias[…]
Read More
Jakarta, 30 January 2023 – The Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia together with the Minister of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia deliver keynote speeches at a seminar on the launch of a recent study entitled “Blue Carbon Ecosystem as Critical[…]
Read More
Oleh Andreas Aditya Salim The Jakarta Post, 25 Januari 2023 Tahun 2022 ditutup dengan pencapaian besar dalam bidang hukum laut, yaitu kesepakatan batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Vietnam. Sayangnya, saat komunitas internasional sedang merayakannya, kemeriahan tersebut ternodai oleh manuver China Coast Guard (CCG). Kami,[…]
Read More
Menjelang akhir 2022 di Laut China Selatan, sejumlah kapal ikan Vietnam terlihat bergerak semakin ke selatan. Kian mendekati Natuna, keberadaan mereka berhasil direkam oleh Nelayan Natuna pada jarak sekitar 20 mil laut dari Pulau Laut sebagai pulau terluar Indonesia di Natuna. Pada 27 Desember 2022, IOJI menerima informasi[…]
Read More
Selama Juli-September 2022, IOJI mendeteksi beberapa dugaan pelanggaran yang melibatkan kapal-kapal asing di Laut Natuna Utara. Satu di antaranya berbendera Vietnam dan dua lainnya dari Tiongkok. ___ Citra satelit dan Automatic Identification System (AIS)* selama bulan Juli-September 2022 menunjukkan keberadaan puluhan kapal ikan asing (KIA) di Laut Natuna[…]
Read More
Pengaturan kewenangan tunggal penerbitan perizinan diharapkan menjadi solusi akhir atas penyelesaian masalah penempatan PMI PP. Dengan begitu, PMI PP pun dapat memasuki babak baru disertai hak-hak yang lebih terjamin. ___ Pemerintah mengesahkan mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan[…]
Read More
A sustainable ocean economy is a global paradigm on ocean governance for economic development with principles of effective protection, sustainable production and equitable prosperity, where benefits from the ocean and ocean industries are distributed equitably. This paradigm is a solution to achieve ecosystem protection, ocean economic development and[…]
Read More
The Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) considers illegal fishing and threats to sovereign rights as key challenges to the development of Indonesia’s sustainable ocean economy. As stated in the Indonesia Marine Policy Track Record 2021 & Projection 2022, report published by IOJI, these threats potentially hamper national efforts[…]
Read More
With the worsening impact of climate change due to human activity, as highlighted in the latest findings of the IPCC Sixth Assessment Report (2021), coastal areas are estimated to be one of the most impacted areas by climate change. Blue carbon ecosystems (BCE) have a crucial role in[…]
Read More