VOL 12 | JULI 2023
VOL 12 | JULI 2023
Visi Indonesia Emas 2045 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) ditopang oleh tiga pilar utama yaitu stabilitas bangsa yang terjaga, keberlanjutan dan kesinambungan, serta sumber daya manusia yang berkualitas. Visi tersebut dapat terwujud jika berbagai persyaratan utama stabilitas bangsa, salah satunya sistem keamanan yang kuat, termasuk di laut, dapat dipenuhi. Kita semua menyadari, perkembangan ekonomi, politik dan teknologi membawa pengaruh sangat besar terhadap dinamika keamanan laut. Hingga hari ini.
Berbagai tantangan keamanan laut saat ini tidak lagi terbatas pada tantangan tradisional, terlebih lagi yang disebabkan oleh perubahan iklim. Memahami bentuk dan sumber ancaman keamanan laut serta tingkat kewaspadaan dan kemampuan sistem keamanan laut nasional semakin penting, terutama dalam menyusun rencana penguatan sistem keamanan laut nasional supaya mampu mengawal target-target pembangunan, khususnya di sektor kelautan.
Awal bulan Juli, IOJI mengundang para pemangku kepentingan keamanan laut di tingkat nasional untuk berpartisipasi dan berdiskusi mengenai topik penting yang akan memberi warna dan menentukan realisasi visi masa depan Indonesia.
IOJI, dengan dukungan penuh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, pada Rabu-Kamis (5-6/7) lalu berhasil menyelenggarakan seminar bertema “Pembangunan Keamanan Laut untuk Mendukung Pencapaian Target RPJPN 2025 – 2045”. Terima kasih khususnya kepada Menko Polhukam Prof. Dr. Mahfud MD dan Deputi III Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenko Polhukam serta Kaukus Kelautan DPR-RI atas dukungannya sehingga Seminar dan Lokakarya ini dapat terselenggara.
Sistem keamanan laut yang responsif dan tangguh merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi dan peneguhan kedaulatan dan hak berdaulat NKRI. Sekretaris Jenderal PBB dalam satu kesempatan pernah menyatakan, “there will be no development without peace or security, and there will be no peace or security without development”. Pemikiran inilah yang menjadi pertimbangan IOJI untuk turut mendorong diskursus mengenai keamanan laut supaya menjadi pemikiran arus utama dalam perencanaan pembangunan nasional.
Berbagai inisiatif pemanfaatan sumber daya kelautan dan perlindungan ekosistem laut di tingkat global, regional dan nasional akan terganggu dan terkendala tanpa adanya sistem keamanan laut yang kuat. Karena sejatinya, pembangunan- keamanan-perdamaian berjalan seiring, berkait berkelindan, dan saling membutuhkan.
Seminar hari pertama dihadiri oleh 227 peserta secara daring dan 205 peserta secara luring. Seminar diawali sambutan kunci dan dibuka secara resmi oleh Menko Polhukam Prof Mohammad Mahfud MD. Hadir juga tiga Anggota Komisi I DPR RI yaitu Ibu Christina Aryani, Pak M. Farhan dan Pak Bobby Rizaldi, Asop KASAL, pejabat struktural dan fungsional dari K/L terkait, juga perwakilan organisasi masyarakat sipil dan media. Hadir dari kalangan akademisi adalah Collin Koh, pakar keamanan laut yang merupakan Senior Fellow di Institute of Defence and Strategic Studies, S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapura, Arie Afriansyah, Ketua Center for Sustainable Ocean Policy, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan Dhiana Puspitawati ahli hukum laut dari Universitas Brawijaya. Dari perwakilan negara sahabat, Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Ibu Ruth Kruger Giverin dan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Bapak Kanasugi Kenji.
Melalui penyelenggaraan seminar dan lokakarya ini, IOJI berharap agar semangat untuk penguatan sistem keamanan laut nasional akan terus hidup, dan publik semakin akrab dengan isu-isu keamanan laut. Kegiatan ini tentunya tidak menjadi kegiatan yang sekali selesai. Kami mengharapkan gagasan-gagasan konstruktif dan cerdas muncul sebagai tindak lanjut, baik berupa dokumen strategi keamanan laut nasional atau dalam bentuk lainnya. Anda dapat membaca ulasan lebih lanjut mengenai keamanan laut di bagian Sorotan nawala bulan ini.
Menutup bulan Juli, di hari Minggu yang cerah, tim IOJI ikut meramaikan kegiatan Car Free Day bersama Pandu Laut Nusantara yang diprakarsai oleh Ibu Susi Pudjiastuti bersama Divers Clean Action, Greenpeace, Yayasan Eco Nusa dan Walhi. Koalisi ini melakukan kampanye penyadaran publik mengenai bahaya sampah plastik. Saya turut ikut berjalan kaki bersama di CFD dan menyaksikan semangat ratusan relawan anak- anak milenial dan generasi Z membawa poster dan menyampaikan berbagai pesan penting untuk perangi ancaman polusi plastik yang bermuara di lautan, mengancam kesehatan umat manusia, juga mengancam keselamatan ekosistem dan spesies laut. Berbagai kegiatan Pandu Laut — terdiri dari giat bersih pantai, pelepasan hewan liar ke habitat alami mereka, kegiatan unjuk contoh praktik baik, advokasi, petisi dan kampanye terbuka lainnya untuk membangun kesadaran di seluruh Indonesia — penting untuk terus didukung.
Saya memperhatikan langkah-langkah konkrit yang dilakukan oleh anak muda seperti Swietenia Puspa Lestari, seorang penyelam dan pemerhati lingkungan, yang mendirikan Divers Clean Action untuk atasi sampah plastik di laut. Anak muda lainnya Tiza Mafira, seorang ahli hukum yang mendirikan Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP). Ini merupakan lembaga non-profit yang telah memperoleh berbagai penghargaan atas upayanya mewujudkan Indonesia Bebas Plastik Sekali Pakai. Dengan melakukan pendekatan advokasi, kolaborasi, dan edukasi di lebih dari 70 kota/kabupaten untuk melarang penggunaan plastik sekali pakai membuahkan hasil konkrit dalam mengubah cara pikir para kepala daerah.
Divers Clean Action dan Gerakan Diet Kantong Plastik hanyalah dua contoh dari sekian organisasi yang saya yakin banyak tumbuh bertebaran di seluruh nusantara dengan motor anak-anak muda. Saya sangat berharap anak-anak muda lainnya bergabung dengan berbagai kegiatan Pandu Laut, Divers Clean Action, Gerakan Diet Kantong Plastik dan prakarsa lainnya baik swadaya oleh masyarakat maupun yang digalang oleh pemerintah seperti KLHK, KKP dan pemda untuk menyalurkan energi positif Anda untuk atasi polusi plastik yang menjadi satu dari tiga krisis planet selain perubahan iklim dan kepunahan keanekaragaman hayati.
Salam berkelanjutan dan berkeadilan,
Mas Achmad Santosa
SOROTAN
Seminar dan lokakarya Pembangunan Keamanan Laut dalam Mewujudkan Visi RPJPN 2025-2045 (dok. IOJI)
Pembangunan Keamanan Laut dalam RPJPN 2025-2045
Diskusi tentang keamanan maritim seringkali dilakukan dengan mengacu pada ‘ancaman’ dan ‘tantangan’ yang ada dalam ranah maritim. Ancaman dan tantangan itu misalnya sengketa maritim antarnegara, terorisme maritim, pembajakan, perdagangan narkotika, orang dan barang terlarang, proliferasi senjata, penangkapan ikan ilegal, kejahatan lingkungan, atau kecelakaan dan bencana maritim.
Fadilla Octaviani (COO IOJI), dan Ema Rachmawati (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jateng) pada Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Tindak Pergadangan Orang di Provinsi Jawa Tengah. Semarang, 24 Juni. (dok. M. Salachuddin)
IOJI dan Satgas Pencegahan dan Penanganan TPPO Jateng Cegah dan Tangkal Kejahatan Perdagangan di Sektor Kelautan dan Perikanan
Departemen Luar Negeri menerbitkan laporan tahunan “Trafficking in Persons” pada Mei silam. Dalam laporan tersebut, posisi Indonesia naik dari Tier 2 Watchlist ke Tier 2.
Negara-negara yang tercakup dalam Tier 2 Watchlist, gagal untuk memenuhi standar minimum Victims of Trafficking and Violence Protection Act (TVPA), meskipun ada upaya untuk mematuhinya. Selain itu, korban dari tindak pidana perdagangan orang tersebut jumlahnya signifikan atau meningkat secara signifikan.
Tangkapan layar penggagalan transhipment kapal supertanker Iran dan Kamerun (dok. Bakamla RI)
Pelajaran dari Penggagalan Transhipment Kapal Supertanker Iran dan Kamerun oleh Bakamla
Sebuah supertanker berbendera Iran ditangkap di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang berada di perairan Natuna, Kepulauan Riau pada 7 Juli 2023. Kapal tersebut diduga melakukan tindakan ilegal berupa pemindahan muatan ke tanker lain.
Suasana gerai Jebol Ikan yang terlaksana pada 8-9 Juni 2023 di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kluwut, Kabupaten Brebes
IOJI Dukung Jebol Ikan di Jawa Tengah
Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah kepada Kepala DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu), hal ini sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, serta kewenangan penerbitan perizinan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusah Berbasis Risiko.
AGENDA
The Freedom Fund Indonesia Seafood Hotspot Program Community of Practice 6. Banyuwangi, 3 – 6 Juli (dok. The Freedom Fund)
Working Level Meeting of the ASEAN Blue Economy Forum: Initiating Blue Economy Collaboration. Belitung, 3 Juli (dok. Istimewa)
Pertemuan dengan Kepala Badan Keamanan Laut dan Jajaran. Jakarta, 4 Juli (dok. Istimewa)
Pertemuan dengan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri dan Jajaran, Mabes Polri Trunojoyo. Jakarta, 11 Juli (dok. Baharkam Polri)
Wawancara Tim Investigasi Kompas tentang Praktik Perbudakan Modern Awak Kapal Perikanan Migran dan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kantor IOJI, 12 Juli (dok. Istimewa)
Pertemuan dengan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove beserta Jajaran, Kantor Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia di Cikini. Jakarta, 18 Juli (dok. Istimewa)
Pertemuan dengan Pak Firman, Deputi Kemenkomarves, Jakarta, 18 Juli (dok. IOJI)
Penyerahan output perdana pasca penandatanganan MoU & PKS antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan IOJI oleh CEO IOJI kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Semarang, 20 Juli (dok. IOJI)
Konsultasi Publik dan Rapat Koordinasi Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) tentang Penyelenggaraan Usaha Kelautan dan Perikanan, dan Rapergub Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman, Jepara, 24 Juli (dok. M. Salachuddin)
Policy, strategy, and communication training toward environmental sustainability and social justice in the era of AI and social media, Bali, 24-28 Juli (dok. Istimewa)
Diskusi IOJI, Skytruth, US Embassy dan USAID Berikan, Jakarta, 25 Juli 2023 (dok. IOJI)
Pawai Bebas Plastik, Car Free Day Area Jakarta, 30 Juli (dok. IOJI)
IOJI DALAM BERITA
Keamanan maritim adalah dasar pembangunan. Memiliki sistem keamanan laut yang responsif dan tangguh merupakan dasar pembangunan.
Berbagai inisiatif pemanfaatan pembangunan dan perlindungan ekosistem laut di tingkat global, regional, dan nasional akan terkendala tanpa sistem keamanan laut yang baik.
CEO IOJI Mas Achmad Santosa mendukung pemerintah memperkuat sistem keamanan laut di Indonesia. Ia berharap banyak gagasan konstruktif yang dapat berkontribusi nyata dalam pengembangan sistem keamanan di laut.
Anggota Komisi I DPR, Christina Aryani mendorong upaya perbaikan tata kelola keamanan laut di Indonesia. Upaya bisa dilakukan melalui pembentukan legislasi setelah evaluasi menyeluruh akan implementasi PP Nomor 13/2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.
Banyak awak kapal perikanan (AKP) migran meninggal akibat perbudakan di tengah laut. “Belum lagi kita bicara mengenai banyaknya nyawa yang harus hilang di laut akibat krisis iklim berupa kenaikan permukaan air laut,” kata CEO IOJI, MAs Achmad Santosa.
RESENSI BUKU
Penulis: Chris Armstrong
Penerbit: Yale University Press (versi paperback terbit 23 Mei 2023 dan versi hardcover terbit 22 Februari 2022)
Resensi oleh: Elis Nurhayati
Pemerintah di berbagai negara kerap berbicara tentang pekerjaan ramah lingkungan (green jobs) dan revolusi industri yang memperhatikan kelestarian ekologi. Negara-negara anggota PBB pun berlomba menciptakan kesepakatan baru yang mengaplikasikan tiga prinsip keberlanjutan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan tanggung jawab sosial.
Tujuan dari semua upaya ini adalah untuk mengatasi dampak perubahan iklim yang makin tak terkendali, hilangnya keanekaragaman hayati, dan ketidaksetaraan dalam sistem politik dan ekonomi kita.