The Ocean Post Vol 11 - Indonesia Ocean Justice Initiative

Juni diperingati secara khusus di kalangan pegiat lingkungan, karena di bulan ini banyak agenda lingkungan penting.

5 Juni 2023 tepat lima puluh tahun memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia.

Dipimpin oleh Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) dan diadakan setiap tahun pada tanggal 5 Juni sejak 1973, Hari Lingkungan Hidup Sedunia adalah platform penjangkauan publik global terbesar yang dirayakan oleh jutaan orang di seluruh dunia.

PBB menetapkan 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia untuk menyoroti bahwa perlindungan dan kesehatan lingkungan adalah masalah utama, yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi di seluruh dunia.

Tahun 1972 menandai titik balik perkembangan politik lingkungan internasional, dengan diadakannya konferensi besar pertama tentang isu-isu lingkungan, yang dikenal sebagai Konferensi Lingkungan Hidup Manusia, atau Konferensi Stockholm. Belakangan di tahun itu, tepatnya tanggal 15 Desember, Majelis Umum PBB mengadopsi sebuah resolusi (A/RES/2994 (XXVII)) yang menetapkan tanggal 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan mendesak “Pemerintah dan berbagai organisasi dalam sistem PBB khusus pada hari itu, setiap tahun, semua wajib melakukan prakarsa yang menegaskan kembali komitmen dan kepedulian mereka terhadap pelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan, dengan maksud untuk memperdalam kesadaran lingkungan.”

Saya pribadi mengawali bulan Juni dengan sowan kepada beberapa senior yang pernah aktif bersama-sama dalam kepengurusan di Yayasan KEHATI. Mereka adalah tokoh-tokoh yang kepeduliannya sangat luar biasa dalam hal penguatan dan efektivitas advokasi masyarakat sipil. Mereka gigih mengingatkan pentingnya CSO memiliki internal governance yang kuat, terutama financial accountability dan mekanisme demokratisasi. Tepat di bulan ini juga, salah seorang tokoh senior, begawan ekonomi dan lingkungan, berulang tahun yang ke-93 dan usia tidak mengurangi antusiasme beliau terutama saat berbicara tentang perubahan iklim dan keadilan.

Saya juga berkesempatan bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI untuk bertukar pikiran dan gagasan tentang berbagai hal aktual, termasuk isu-isu kontroversial seperti Penangkapan Ikan Terukur, pengelolaan hasil sedimentasi laut, hingga paradigma pembangunan ekonomi kelautan yaitu konsep Critical Natural Capital sebagai ide utama dari strong sustainability. Konsep ini sejalan dengan amanat konstitusi yaitu pasal 33 (ayat 4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dan, di antara sekian agenda penting lainnya di bulan ini adalah pertemuan perdana (kick off meeting) Kelompok Kerja Tim Percepatan Reformasi Hukum yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengarah yaitu Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI. Menurut SK Menko Polhukam No 63 tahun 2023, Pokja Tim ini terbagi empat yaitu (1) Reformasi Lembaga Peradilan dan Penegakan Hukum; (2) Reformasi Hukum Sektor Agraria dan Sumber Daya Alam; (3) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; dan (4) Reformasi Sektor Peraturan Perundang-undangan. Bagi saya dan sekitar 50 anggota yang berada di dalam Tim, tugas menyusun dan mengusulkan agenda prioritas percepatan reformasi hukum kepada Presiden RI sangatlah menantang. Namun demikian, jika Tim dapat menyelesaikan tugas maha berat dan maha penting dalam waktu enam bulan ke depan, ini akan menjadi langkah konkrit dan kondisi pemungkin yang dapat mengubah wajah hukum Indonesia dari gelap dan muram menjadi lebih terang dan penuh harapan.

Mas Achmad Santosa