VOL 7 | FEBRUARI 2023
Memasuki bulan kedua 2023, IOJI secara konsisten memantau gangguan keamanan maritim dan ancaman penangkapan ikan ilegal di wilayah yurisdiksi dan perairan Indonesia. Area yang menjadi fokus analisis adalah Laut Natuna Utara (LNU) dan Laut Arafura. Kertas analisis yang disusun oleh tim IOJI periode ini membahas salah satu perkembangan terkini terkait kesepakatan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan Vietnam yang berhasil dicapai pada bulan Desember 2022. Pemerintah Indonesia hingga saat ini belum secara resmi memublikasikan garis ZEE dimaksud dalam bentuk gambar pada peta wilayah. Oleh karena itu, pada bab analisis pembahasan mengenai LNU, gambar peta dan garis batas maritim yang digunakan adalah garis landas kontinen Indonesia-Vietnam Tahun 2003 dan batas klaim unilateral ZEE Indonesia sebelum kesepakatan ZEE Indonesia-Vietnam pada Desember 2022.
Secara umum, hal yang terdeteksi pada periode ini adalah: Kondisi gelombang laut di Natuna Utara relatif tinggi dan 155 KIA Vietnam terdeteksi di zona sengketa ZEE Indonesia-Vietnam. Deteksi terhadap zona non-sengketa menemukan 6 KIA Vietnam berdasarkan AIS dan 4 KIA Vietnam berdasarkan Citra Satelit. Kondisi cuaca menyulitkan deteksi KIA Vietnam karena citra satelit yang terhalang awan. Masih tingginya jumlah KIA Vietnam di zona sengketa menandakan tingginya potensi intrusi KIA Vietnam hingga ke zona non-sengketa. Kesepakatan finalisasi ZEE Indonesia-Vietnam belum mempengaruhi pola aktivitas illegal fishing oleh KIA Vietnam di Laut Natuna Utara.
Berdasarkan temuan tersebut, IOJI merekomendasikan continuous presence pemerintah di Laut Natuna Utara untuk menjaga hak berdaulat Indonesia dan menangkal pergerakan-pergerakan kapal asing yang mengganggu hak berdaulat Indonesia. Konsekuensi logis dari continuous presence adalah penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Penurunan angka pelanggaran, yang merupakan tujuan utama dari penegakan hukum, harus dapat diwujudkan pasca tersedianya infrastruktur pengawasan yang memadai di wilayah Natuna.
Mengamati masih terjadinya gangguan keamanan maritim dan dugaan kegiatan illegal fishing, perlu upaya lebih untuk memastikan sinergi dan koordinasi yang baik antar kementerian dan lembaga penegak hukum di laut, yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan & Perikanan, Kementerian Perhubungan, TNI Angkatan Laut, Badan Pemelihara Keamanan POLRI, dan Badan Keamanan Laut. Kekompakan harus dijaga dalam mewujudkan kedaulatan laut untuk keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
Berbicara tentang kekompakan, IOJI bulan ini menyelenggarakan sesi internal selama dua hari bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan staf untuk, pada akhirnya, mencapai visi IOJI sebagai wadah pemikir bertaraf internasional yang independen dan advokasi kebijakan yang berpengaruh. Bersama, peserta mengeksplorasi empat tahap diskusi. Masing-masing adalah pencarian nilai-nilai kunci organisasi (Discovery), membangun aspirasi terbesar organisasi (Dream), mencari cara untuk membangun aspirasi terbesar organisasi (Design) dan membangun rencana aksi untuk mewujudkannya (Destiny). Semoga visi ini terealisasi.
Mas Achmad Santosa
Sebanyak 155 kapal penangkap ikan Vietnam terlihat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Februari 2023.
155 Kapal Ikan Vietnam beroperasi di zona tumpang tindih klaim ZEE Indonesia dan Vietnam di Laut Natuna Utara
Berdasarkan AIS, sebanyak 155 kapal ikan Vietnam terpantau beroperasi di dalam wilayah tumpang tindih klaim ZEE Indonesia dan Vietnam di Laut Natuna Utara pada Februari 2023. IOJI memprediksi intrusi kapal Vietnam di wilayah yang sama akan meningkat hingga beberapa bulan mendatang.
HLAG Report: Butuh Koordinasi yang Tangguh dan Transformasional dalam Pemulihan Berkelanjutan
Pemulihan berkelanjutan pascapandemi Covid-19 membutuhkan koordinasi investasi dalam semua bidang. Koordinasi pembiayaan perlu dikerahkan dengan cara yang lebih transformatif dan katalisis guna menjembatani kesenjangan antara kebutuhan dan sumber daya yang tersedia.
Pembelajaran Penting di Balik Insiden Tumpahan Aspal Perairan Nias, Apa Saja?
Insiden tumpahan aspal di perairan Nias Utara memberi pelajaran penting tentang dampak buruk flag of convenience. Kemudahan yang tercakup dalam flag of convenience melonggarkan kontrol terhadap kapal-kapal yang, kelak, memperumit masalah ketika mereka melakukan pelanggaran di perairan teritorial suatu negara.
Tangkapan ikan nelayan Indonesia, sumber
Pelajaran penting dari Penelantaran Awak Kapal Perikanan Migran Indonesia
Sudah saatnya serikat nelayan, komunitas migran, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat sipil mendorong pemerintah Indonesia dan komunitas internasional untuk menegakkan konvensi dan undang-undang yang menjamin perlindungan hak-hak awak kapal perikanan (AKP) migran.
Dipandu Digdaya, Staf IOJI Berupaya Memetakan Impian Organisasi
Pada 13-14 Februari silam, seluruh staf IOJI mengikuti sesi pengembangan organisasi. Difasilitasi oleh Digdaya Citra Selaras (Digdaya), pengembangan tersebut di antaranya internalisasi nilai-nilai organisasi, pemetaan kompetensi, serta penguatan kapasitas dan kepemimpinan staf.
Diskusi dengan para ahli hukum Kementerian Luar Negeri dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional (HPI), 7 Februari 2023
Diskusi dengan Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kanasugi Kenji, 10 Februari 2023
Ulang tahun IOJI ke 3, 11 Februari 2023 (dok. M. Salachuddin)
The Outlaw Ocean: Journeys Across the Last Untamed Frontier
Penulis : Ian Urbina
Jumlah Halaman : 560
Tahun terbit : 2019
Penerbit : Knopf
Resensi oleh : Anastasia Ika
Laut lepas (high seas) kerap menjadi tempat terjadinya tindakan terlarang, dan Ian Urbina—jurnalis investigasi pemenang Penghargaan Pulitzer—terayun-ayun gelombang laut demi menemukannya.
© Indonesia Ocean Justice Initiative
Wisma Penta Lantai 1. Jalan Kebon Sirih No. 65, RT 4/RW 2
Wisma Penta Lantai 1. Jalan Kebon Sirih No. 65, RT 4/RW 2
Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10340.
Phone. +62-21-3152940 (hunting) Fax. +62-21-39836487