VOL 6 | JANUARI 2023
Tahun baru, tantangan baru, peluang baru.
IOJI sebagai wadah pemikir dan advokasi kebijakan terus mendukung upaya Pemerintah Indonesia mengarusutamakan sustainable and equitable ocean governance, salah satunya dengan melakukan studi Blue Carbon Ecosystem Governance (tata kelola ekosistem karbon biru/EKB). Bagi Indonesia sebagai pemilik EKB terbesar di dunia, kajian aspek governance yang berbasis bukti ilmiah diperlukan saat ini.
Berbagai komitmen dan aksi dalam perlindungan EKB telah dilakukan di tingkat global dan nasional, tidak terkecuali di Indonesia yang saat ini mengarah kepada pendekatan ekonomi kelautan yang berkelanjutan (sustainable ocean economy atau blue economy). Mewujudkan sustainable ocean economy tidak terlepas dari upaya perlindungan ekosistem laut dan pesisir, serta keanekaragaman hayati yang merupakan salah satu aksi prioritas mendukung kesehatan laut. Di Indonesia, Presiden RI menetapkan target rehabilitasi mangrove 600.000 hektar sampai tahun 2024. Ini mengindikasikan adanya kehendak politik yang kuat untuk memperkuat ekosistem karbon biru. Pada kesempatan lain, Indonesia bersama anggota G-20 lainnya berhasil menyepakati G20 Bali Leader’s Declaration bulan November 2022, yang salah satu pasalnya mengakui pentingnya peran dan fungsi ekosistem hutan mangrove dan padang lamun dalam perubahan iklim, serta komitmen G20 menghentikan dan memulihkan kepunahan dan kerusakan keanekaragaman hayati termasuk melalui nature based solutions dan ecosystem based approach.
Setelah satu tahun setengah melakukan kajian, termasuk riset lapangan di tiga provinsi, di bulan Januari ini laporan kajian BCEG secara simbolik diserahkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, dan para pemangku kepentingan EKB lainnya di Indonesia. Laporan ini terus dikembangkan dan didalami untuk mencapai Governansi Ekosistem Karbon Biru yang berkelanjutan dan berkeadilan.
BCEG memang menjadi sorotan utama di bulan Januari, kendati kerja-kerja lain juga berlanjut.
Selamat membaca.
Mas Achmad Santosa
Menteri LHK Siti Nurbaya dan Menteri KP Trenggono: Kajian Terbaru IOJI Sejalan Kebijakan, Target Mitigasi dan Adaptasi Pemerintah
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar menyatakan kajian terbaru IOJI relevan dengan pengembangan agenda FOLU Net Sink 2030. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengamini dengan mengatakan kajian IOJI sejalan kebijakan Blue Economy di Indonesia. Dalam blue economy, perlindungan ekosistem karbon biru menjadi aspek penting perluasan konservasi laut, serta pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil.
Seminar “Penguatan Blue Carbon Ecosystem Governance”
Restorasi ekosistem karbon biru tak hanya tentang pemulihan fungsi ekologi. Pemerintah harus memastikan masyarakat berperan serta dan memperoleh keuntungan dari praktik pemulihannya.
Penguatan Blue Carbon Ecosystem Governance Butuh Kebijakan Terintegrasi
Indonesia kehilangan 50 persen hutan bakau dalam tiga dekade terakhir. Absennya kebijakan terintegrasi menyulitkan perlindungan di hutan bakau, salah satu ekosistem karbon biru penopang kehidupan masyarakat pesisir.
(Opini) Seberapa Bebaskah Kebebasan Navigasi, Hak untuk Melaut?
Oleh Andreas Aditya Salim, The Jakarta Post, 25 Januari 2023
Tahun 2022 ditutup dengan pencapaian besar dalam bidang hukum laut, yaitu kesepakatan batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Vietnam. Sayangnya, saat komunitas internasional sedang merayakannya, kemeriahan tersebut ternodai oleh manuver China Coast Guard (CCG).
Di Laut Natuna Utara, KIA Vietnam Bergerak Mendekati Kepulauan Terluar
Menjelang akhir 2022 di Laut Natuna Utara, sejumlah kapal ikan Vietnam terlihat bergerak semakin ke selatan. Kian mendekati Natuna, keberadaan mereka berhasil direkam oleh nelayan Natuna hingga jarak sekitar 20 mil laut dari Pulau Laut sebagai pulau terluar Indonesia di Natuna.
10 Januari 2023 – Rapat pleno perdana 2023
14 Januari 2023 – Diskusi IOJI dan Menteri LHK mengenai penguatan ekosistem karbon biru
16 Januari 2023 – IOJI dan Ketua Umum Pandu Laut Nusantara, Susi Pudjiastuti, menerima kunjungan delegasi Komite Nasional AS untuk Program Intelektual Publik dalam Relasi AS-China
27 Januari 2023 – Peluncuran Portal Putusan Pengadilan Kasus Kasus Lingkungan Hidup – I-LEAD : Indonesia- Landmark Environmental Decision
Routledge Handbook of Maritime Security
Penyunting : Ruxandra-Laura Boşilcă, Susana Ferreira, Barry J. Ryan
Jumlah halaman : 408
Tahun terbit : 2022
Penerbit : Routledge
Resensi oleh : Gabriella Gianova dan Andreas Aditya Salim
Buku ini berisi analisis kritis dan substansial tentang keamanan laut dan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat strategis yang menyentuh aspek ekonomi, sosial-budaya, dan hukum.
© Indonesia Ocean Justice Initiative
Wisma Penta Lantai 1. Jalan Kebon Sirih No. 65, RT 4/RW 2
Wisma Penta Lantai 1. Jalan Kebon Sirih No. 65, RT 4/RW 2
Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10340.
Phone. +62-21-3152940 (hunting) Fax. +62-21-39836487