Diskusi Ekonomi Laut Berkelanjutan di Atas Kapal Bersejarah Norwegia

Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia bekerja sama dengan IOJI menyelenggarakan diskusi meja bundar tentang ekonomi laut berkelanjutan. Diskusi berlangsung di atas kapal layar tinggi bersejarah Norwegia, Statsraad Lehmkuhl, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

___

Kapal layar tinggi bersejarah Kerajaan Norwegia, Statsraad Lehmkuhl, kembali memulai perarungan dunia pada Agustus 2021.

Mengusung misi perarungan “One Ocean Expedition”, sebanyak 25 awak kapal dan 140 kadet Statsraad Lehmkuhl mewartakan pembangunan laut berkelanjutan di setiap negara persinggahan, termasuk Indonesia.

Statsraad Lehmkuhl berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada 6 November 2022. Bersandar selama tiga hari, awak kapal dan kadetnya bertemu dengan para sejawat dari Indonesia.

Duta Besar (Dubes) Kerajaan Norwegia untuk Indonesia, Rut Kruger Giverin berharap “One Ocean Expedition” dapat membagikan pengetahuan baru, khususnya bagi kadet Indonesia, tentang seberapa penting peran laut dalam pembangunan berkelanjutan.

“Kami percaya kunjungan Statsraad Lehmkuhl ke Jakarta akan menjadi kesempatan yang sangat baik untuk merayakan kemitraan [kelautan],” katanya.

Mengelola Laut secara Berkelanjutan

Perayaan kemitraan itu turut terselenggara sehari sesudah Statsraad Lehmkuhl menyandarkan jangkar di Pelabuhan Tanjung Priok.

Di atas sang kapal bersejarah dan bermitra dengan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Kerajaan Norwegia pada 7 November 2022 menyelenggarakan diskusi meja bundar tentang ekonomi laut berkelanjutan.

Diskusi berfokus pada 2 dari 5 area transformasi utama menuju ekonomi laut berkelanjutan. Masing-masing adalah kesehatan laut dan ekuitas laut (selain kekayaan laut, pengetahuan laut, dan keuangan laut).

Dalam diskusi, perwakilan pemerintah, akademisi dan organisasi masyarakat sipil berbagi pandangan tentang kemajuan, program yang tersedia, dan pertimbangan kunci guna mempercepat transformasi kesehatan dan keadilan laut Indonesia.

Dubes Rut menekankan peran penting Indonesia mengatasi perubahan iklim melalui pengelolaan kesehatan laut. Terlebih lagi, Panel Tingkat Tinggi untuk Ekonomi Laut Berkelanjutan berfokus pada “bagaimana kita dapat memiliki ekonomi laut dengan produksi berkelanjutan,” kata Dubes.

Mengelola lautan secara berkelanjutan dapat memberikan banyak manfaat, seperti menciptakan lapangan kerja, bisnis berkelanjutan, dan meningkatkan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada laut dan pesisir.

Memulihkan Kesehatan Laut

Indonesia menghadapi penurunan kesehatan laut. Dan pemerintah “telah membuat komitmen yang berani terkait perlindungan kesehatan laut melalui penanganan polusi plastik laut,” kata Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Radian Nurcahyo.

Dalam sambutan di atas kapal layar tinggi bersejarah Norwegia, ia turut menyoroti komitmen pemerintah lewat deklarasi untuk mengurangi 30 persen sampah padat dan 70 persen sampah plastik laut 2025. Komitmen ini disederhanakan dalam kerangka bertajuk “Rencana Aksi Nasional”.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga tak tinggal diam menghadapi penurunan kesehatan laut Indonesia. Kepala Unit Kerja KKP, Anastasia Kuswardani menyatakan KKP mengusulkan kerangka ekonomi biru guna memulihkan kesehatan laut. Terdapat lima program usulan ekonomi baru, masing-masing:

(1) Perluasan Kawasan Konservasi Perairan
(2) Kebijakan Perikanan Terukur/Kegiatan Penangkapan Ikan Berbasis Kuota
(3) Pengembangan Akuakultur Berkelanjutan
(4) Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(5) Mengelola Sampah Plastik, termasuk melalui program Bulan Cinta Laut

Meski begitu, kata Anastasia, penyusunan kebijakan terkait ekonomi biru masih terkendala “kurangnya data yang dapat diandalkan dan kapasitas pemantauan yang terbatas.”

Berperan dari Tingkat Mikro

Merespons Anastasia, perwakilan Bank Dunia, Ambroise Brenier menerangkan bagaimana Bank Dunia turut mendukung upaya pemerintah mereformasi ekonomi kelautan. Misalnya melalui kolaborasi akuakultur rumput laut dan pengumpulan data lewat program Lautan Sejahtera (Lautra).

Sementara Direktur Eksekutif Konservasi Indonesia, Meizani Irmadhiany, menyoroti pentingnya data dasar dan penilaian kesehatan laut sebagai pendukung kebijakan regional dan internasional, termasuk skema keuangan. Keduanya dapat membantu pemerintah mencapai keadilan laut.

Chief Executive Officer IOJI, Mas Achmad Santosa, yang akrab dipanggil Pak Otta, menjelaskan bagaimana keadilan laut dalam ekonomi laut yang berkelanjutan dapat dicapai melalui penerapan prinsip “Tiga P”: perlindungan yang efektif (effective protection), produksi yang berkelanjutan (sustainable production), dan kemakmuran yang adil (equitable prosperity).

Ia mencontohkan temuan ketidakadilan dan tantangan yang dihadapi masyarakat pesisir, di antaranya perampasan laut, degradasi jasa lingkungan dan ekosistem, ketidakadilan tenurial, dan distribusi manfaat ekonomi yang tidak merata.

Solusi untuk mencapai keadilan laut dapat dilakukan, misalnya melalui “pengakuan hak prosedural, pengakuan, dan hak distribusi masyarakat yang bergantung pada laut,” kata Pak Otta. Ia berharap pemerintah mengarusutamakan tiga tatanan itu dan menggabungkan keberlanjutan yang kuat dalam integrasinya.

Satu yang tak boleh terlupakan: negara tak boleh mengecualikan peran masyarakat pesisir dan nelayan skala kecil dalam penyusunan kebijakan menuju keadilan laut.