Pada Mei 2002, Presiden Megawati Soekarnoputri menandatangani Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut. Salah satu alasan penerbitan beleid ini, ”kegiatan penambangan, pengerukan, pengangkutan, dan perdagangan pasir laut, yang selama ini berlangsung tak terkendali, telah menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir dan laut, keterpurukan nelayan dan[…]
Read MoreVOL 9 | APRIL 2023 Setelah genap memasuki usia tiga tahun, di bulan April ini IOJI menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan Perkumpulan Prakarsa Laut Berkelanjutan dan Berkeadilan Indonesia. Rapat tanggal 4 April 2023 petang dengan sejumlah agenda penting tersebut dinyatakan kuorum. Para pendiri, pengawas dan pengurus hadir secara fisik[...]
Read MoreLaporan Deteksi dan Analisis lengkapnya, dapat diunduh melalui tautan ini. English version is also available here. Pendahuluan Pada periode ini, Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) menyajikan deteksi atas dugaan kegiatan illegal fishing oleh kapal-kapal ikan asing dan kegiatan pencemaran laut berupa tumpahan minyak dan tumpahan aspal di wilayah perairan dan yurisdiksi[...]
Read MoreVOL 8 | MARET 2023 Sebagai kelompok think tank (wadah pemikir) dan advokasi kebijakan di bidang ocean governance yang independen, IOJI selalu berusaha memanfaatkan berbagai event/agenda global penting untuk kami hadiri. Ajang berkumpul dan berdiskusi bagi para pemangku kepentingan laut dunia terlalu berharga untuk dilewatkan. Inilah sebagian sorotan pada Maret yang dapat kami[...]
Read More
Organizers Leading Organization: Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment of the Republic of Indonesia Partner Organizations: Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) World Economic Forum Date, Time, Venue Date: Thursday, 2nd March 2023 Time: 11:35 – 12:25 PM (GMT-5) Venue: Salon Caribe 1 – Panama Convention Center Description[…]
Read MoreVOL 7 | FEBRUARI 2023 Memasuki bulan kedua 2023, IOJI secara konsisten memantau gangguan keamanan maritim dan ancaman penangkapan ikan ilegal di wilayah yurisdiksi dan perairan Indonesia. Area yang menjadi fokus analisis adalah Laut Natuna Utara (LNU) dan Laut Arafura. Kertas analisis yang disusun oleh tim IOJI periode[...]
Read More
Your browser does not seem to support iframes. Click here to read this PDF. Convert your PDF to digital flipbook ↗
Read More
Indonesia telah kehilangan 50 persen hutan bakau dalam tiga dekade terakhir. Ketidakberadaan kebijakan terpadu membuat perlindungan hutan bakau sulit dilakukan, salah satu ekosistem karbon biru yang mendukung kehidupan masyarakat pesisir. Pada Hari Kedua Seminar, Ir. Hartono, Kepala BRGM dalam sambutannya mengapresiasi studi IOJI yang termasuk rekomendasi yang saat[…]
Read MoreVOL 6 | JANUARI 2023 Tahun baru, tantangan baru, peluang baru. IOJI sebagai wadah pemikir dan advokasi kebijakan terus mendukung upaya Pemerintah Indonesia mengarusutamakan sustainable and equitable ocean governance, salah satunya dengan melakukan studi Blue Carbon Ecosystem Governance (tata kelola ekosistem karbon biru/EKB). Bagi Indonesia sebagai pemilik EKB terbesar di[...]
Read More
Jakarta, 30 Januari 2022 – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI bersama Menteri Kelautan dan Perikanan RI menyampaikan sambutan kunci pada seminar peluncuran hasil studi bertajuk “Ekosistem Karbon Biru sebagai Critical Natural Capital: Blue Carbon Ecosystem Governance di Indonesia” hari ini (30/1) di Gedung Manggala Wanabakti Jakarta. Seminar[…]
Read More